Doa dipimpin Tgk. Baizawi pimpinan pasanteren Hasabul Yamin, Kecamatan Bakongan. Ini merupakan kegiatan doa bersama yang pertama sekali digelar warga untuk mengenang korban peristiwa tersebut.

“ini peringatan tahun ke empat, sebelumnya hanya diperingati keluarga korban saja. Kami ingin masyarakat luas tahu di desa kami pernah terjadi tragedi kemanusian,”ujar Herman, Kepala Desa Jambo Kupok, Selasa (17/5).

Menurut Abdullah Sami, saksi mata, aparat dari pos Simpang Raja datang menggunakan tiga truk reo langsung mengumpulkan warga. Empat pria ditembak di depan rumah. Sementara 12 pria lainnya dimasukan dalam rumah. “Mereka dikurung, kaki mereka ditembak dari bawah pintu, terus rumah dibakar,” jelasnya.

Saburan, anak salah seorang korban, berharap pemerintah mengusut tuntas kasus yang menimpa orang tua dan abangnya itu. Menurutnya, doa bersama akan terus dilakukan setiap tahun.

Selepas doa bersama, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan monumen Jambo Kupok. Nantinya, kronologis dan nama korban akan diukir di atas batu monumen tersebut.

sumber : klik disini

Banda Aceh – Seisi ruangan itu remang-remang. Papan-papan merah ukuran kardus mie instan menempel di dinding ruangan tengah; berbagai kisah pelanggaran HAM di Aceh tercatat di papan itu. Di bagian kanan, dipajang foto-foto orang hilang. Di kanannya lagi, ada layar lebar yang menyiarkan film dokumentar tentang pelanggaran HAM. Orang-orang lalu-lalang di dalamnya. Itulah suasana malam pertama diresmikan Aceh Human Rights Museum, atau, Museum HAM Aceh.

Museum mini itu terletak di Jalan Lamreueng No 23, Ulee Kareng, Banda Aceh. Tepatnya di kantor Komunitas Tikar Pandan. Kontras Aceh, LBH Aceh, Komunitas Tikar Pandan, dan ICTJ menginisiasi satu konsorsium pembentukan Museum HAM versi Masyarakat Sipil Aceh.

“Kini gagasan itu telah kami wujudkan ke dalam bentuk informasi virtual dan gallery yang dapat dengan mudah diakses publik,” sebut Reza Idria, direktur Museum Ham Aceh, dalam sambutannya pada Rabu (23/03) malam. “Silahkan kunjungi gallery dan situs kami. Dan mari bersama mendedikasikan kerja ini untuk melawan pelanggaran HAM dan kejahatan perang di seluruh dunia,” tambahnya.

Dilahirkan museum ini, sebut Reza Idria, selain memberikan apresiasi atas usaha-usaha menjaga perdamaian oleh semua pihak, juga bertujuan untuk menjaga perdamaian, seperti pengungkapan kebenaran, pengadilan HAM dan realisasi hak-hak moril dan materil kepada para korban pelanggaran HAM.[Makmur Dimila]

sumber : klik disini

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan itu saat membuka Jakarta International Defense Dialogue, Rabu (23/3) di Jakarta. Hadir dalam dialog tersebut antara lain Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao serta delapan menteri pertahanan dan sepuluh panglima angkatan bersenjata negara sahabat.

”Ada ungkapan bahwa untuk mencapai perdamaian, kita harus bersiap untuk perang. Tetapi, saya percaya, kita justru harus mengarahkan seluruh energi kita untuk mencapai perdamaian daripada mengobarkan perang,” kata Yudhoyono.

Menurut Yudhoyono, sejumlah isu perbedaan identitas dan keyakinan telah memunculkan konflik baru. Isu pengelolaan pemerintahan yang buruk juga memunculkan konflik baru. Di banyak negara yang mengalami gejolak politik saat ini juga dipengaruhi unsur pengelolaan pemerintahan yang kurang baik. Isu persaingan sumber daya alam, di mana ada ketidaksesuaian antara pertumbuhan populasi dan menurunnya pasokan kebutuhan hidup dasar yang tersedia, juga berpotensi menimbulkan konflik baru.

Sementara itu, dalam rapat Komisi I DPR dengan Ketua Komite Inovasi Nasional Muhammad Zuhal dan Direktur Eksekutif Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) Mufti Makarim, Rabu (23/3), terungkap bahwa kebijakan membangun industri pertahanan butuh kesepakatan nasional. Rapat itu dalam rangka menyusun RUU Revitalisasi Industri Pertahanan.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi I DPR, Muhammad Najib dan HM Gamari, mempertanyakan sikap militer yang sepertinya kehilangan semangat saat membicarakan industri pertahanan dalam negeri. Sementara Tri Tamtomo dan Hayono Isman menegaskan pentingnya pembangunan industri pertahanan dalam negeri. Masalahnya, BUMN yang menangani industri pertahanan tidak mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah.

Menurut Zuhal, industri pertahanan harus dikembangkan karena besarnya potensi industri pertahanan dan kemampuannya untuk menggerakkan ekonomi bangsa. Juga ada efek militer, seperti gengsi di mata negara tetangga.

Mufti juga menggarisbawahi pentingnya konsensus, minimal dari legislatif. Di beberapa negara yang industri pertahanannya berkembang, seperti India, ada konsensus dalam tingkatan berbeda.

sumber : klik disini

Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta Komaruddin Hidayat menyampaikan hal itu di sela-sela konferensi internasional ”Promoting Multiculturalism in Southeast Asia” di Jakarta, Rabu (23/3). Seminar dibuka Duta Besar Kanada Mackenzie Clugston, dengan pembicara, antara lain, Guru Besar Ilmu Politik University of Toronto Jacques Bertrand, Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta Azyumardi Azra, dan Direktur CRCS UGM Yogyakarta Zainal Abidin Bagir.

Menurut Komaruddin, bangsa Indonesia selama ini masih cenderung bereaksi secara instan dan sesaat dalam menghadapi konflik-konflik akibat keberagaman. Dia berharap bangsa ini hendaknya melihat gesekan akibat perbedaan suku, ras, agama, atau golongan dengan pendekatan lebih luas dan jangka panjang. Dialog perlu terus digiatkan demi mengentalkan kesadaran hidup bersama di tengah perbedaan.

Mackenzie Clugston berharap setiap negara bisa berbagi pengalaman tentang multikulturalisme. Di Kanada, multikulturalisme membuat semua warga negara bangga dengan identitasnya, merasa aman, percaya diri, dan terbuka. Sikap ini melahirkan keharmonisan dan pemahaman lintas budaya. (IAM/WHY/ONG)

sumber : klik disini

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim seusai menjadi pembicara pada seminar tentang HAM yang digelar Kepolisian Daerah Bengkulu, Selasa (22/3). Ifdhal mengatakan, ketika membatalkan UU No 27/2004 tentang Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), MK memberikan opsi rekonsiliasi bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM. ”Ini (rekonsiliasi) jalan keluar yang masuk akal,” ujarnya.

Namun, rekonsiliasi pun tetap harus memenuhi tiga aspek, yakni keadilan, kebenaran, dan pemulihan hak-hak. Korban dan keluarga kasus pelanggaran HAM berhak tahu yang sebenarnya terjadi. Setelah kebenaran diungkapkan kepada publik dan rekonsiliasi dicapai, mereka juga berhak atas kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi dari negara.

Pemerintah seharusnya membentuk komite yang akan mengklarifikasi semua kasus pelanggaran HAM kepada korban dan keluarganya. ”Mau tidak mau kasus pelanggaran HAM harus diselesaikan jika tak mau menjadi beban dari generasi ke generasi selanjutnya,” kata Ifdhal.

Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Binsar Gultom juga mengusulkan, kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 diselesaikan secara damai. Seandainya dibawa ke pengadilan, hakim tidak akan bisa memutuskan perkara dengan optimal.

”Barang bukti sudah banyak hilang dan saksi juga ada yang sudah meninggal. Itu yang jadi hambatan pengadilan sekarang. Hakim tidak bisa memutus tanpa bukti,” katanya.

Lagi pula, menurut Binsar, terdakwa kasus pelanggaran HAM yang selama ini dimejahijaukan pada akhirnya bebas juga meski dinyatakan bersalah pada pengadilan HAM. Misalnya, kasus penentuan pendapat Timor Timur pada tahun 1999 dan Tanjung Priok pada 1984.

Ifdhal menambahkan, penuntasan kasus pelanggaran HAM selalu dibaca oleh pemerintah dalam konteks politik. Inilah yang mengganjal penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Contohnya, Komnas HAM telah menyelidiki lima kasus pelanggaran HAM, yakni kasus Trisakti, penghilangan paksa aktivis, Mei 1998, Talangsari, dan Wamena-Wasior. Namun, tidak satu pun dari lima kasus tersebut yang ditindaklanjuti Jaksa Agung ke penyidikan. Jaksa Agung selalu beralasan menunggu terbentuknya pengadilan HAM ad hoc.

Padahal, Dewan Perwakilan Rakyat baru merekomendasikan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc setelah ada hasil penyelidikan dari Komnas HAM dan penyidikan dari Jaksa Agung. (ADH)

sumber : klik disini

Former defense minister of Finland and peace activist Elizabeth Rehn said that women had a unique ability in post-conflict peace building because they would think not only about themselves but also their children and family.

“We need to be there not only because we have the expertise as men have, but we can also guarantee that women and children get more care, than men possibly can have because men have different wants,” she said.

With the start of the Reform Era in 1998, people came forward and challenged the central government over the equal distribution of politics and economics.

There have been several conflicts across the country in which women and children have been victims.

Irine Hiraswari Gayatri from the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) said that women were important in peace-building because women were able to create connections between conflicting groups.

“In Ambon, women sell food at the market. Since everyone needs food, the conflicting parties would have to get in touch with the women,” she said.

Unfortunately, many of the women’s voices are muted by the patriarchal culture and traditions.

For example, in Aceh, although women are invited to participate in the political arena, women’s voices are not heard because women have to follow commands and control.

But in other provinces like Papua, Poso and Maluku, traditional law allows women a major role in solving conflicts.

“The national plan should be taken into consideration during the drafting of the laws. The government should translate political action into regulations and local regulations, and see which regulations a region can apply,” Irine said.

To protect women, the government adopted United Nation resolution 1325 on women, security and peace and has been drafting a National Action Plan to implement the resolution.

Some of the plans include a gender-sensitive budget and laws supporting women’s rights.

“We are drafting the national plan. We hope we can complete the plan this year,” Women’s Empowerment Minister Linda Gumelar said.

She said that the plan would include introducing a mechanism for local administrations to report on women’s rights issues to the central government.

To improve the implementation of the resolution, she said, the government and administrations needed to involve women’s groups and organizations.

Rehn said that Finland had produced implementation plans for several phases of the resolution because they knew that it would be impossible to produce a plan that would be relevant for all ages.

“We now have a 2008-2011 plan. After 2011, there must be an assessment on what has been done and what still needs to be done,” she said.

Rehn suggested Indonesia make a regional plan that involved women in the Asia Pacific region.

She cited the case of a lobby group consisting of women from South East European countries.

During a discussion on Kosovo, Serbian women sent a telegram to Kosovo’s women, saying that although they did not agree with Kosovo’s decision to declare independence, they respected it and wanted to congratulate Kosovo for making the decision.

“I think it’s fantastic that women are able to do that,” she said.

source : click here

Pagi itu, Sumiati (60) duduk menjaga dagangan sayur, di dalam lapak seluas dua meter persegi di Pasar Tentena, Kabupaten Poso (300 kilometer timur Palu). Lapak sangat sederhana itu hanya berupa empat tiang kayu ditutup seng di bagian atasnya.

Di dalam lapak ada sebuah meja yang di atasnya diletakkan sayur dan bumbu-bumbu. Sumiati duduk di belakang meja. ”Sebenarnya sayur ini dagangan saudara saya. Saya hanya bantu menjualkan. Saya tidak dibayar, tapi saya boleh ikutkan sagu saya untuk saya jual juga. Saya tidak punya modal untuk membuat lapak,” jelas Sumiati.

Dia sebenarnya tidak tinggal di Tentena, tetapi di Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota. Jarak Kayamanya-Tentena sekitar 60 kilometer. Hanya tiga kali sepekan dia datang berjualan sagu di Tentena sekaligus menjaga lapak. Keuntungan jual sagu Rp 20.000. Dia mengaku masih trauma hingga memilih datang ke Tentena hanya tiga kali sepekan.

Hari lainnya, dia isi dengan membersihkan kebun kelapa milik tetangganya di Kayamanya. Kompensasinya, dia bisa menumpang menanam pisang, ubi, dan cabai, di sela tanaman kelapa. Hasil kebun ini hanya cukup untuk dimakan dengan suaminya yang saat ini sakit-sakitan dan tidak bisa lagi bekerja.

Hal serupa dilakukan Masrin Pakumawa (68), pedagang sayur lainnya di Pasar Tentena. Masrin tinggal di sebuah pondok kecil yang dibangun di belakang rumah anaknya. Sebenarnya, dia punya kebun kakao di Kecamatan Poso Pesisir, tapi jarang ditengoknya. Dia memilih bekerja sama dengan orang lain untuk mengurus kebun. Trauma konflik Poso yang pecah pertama kali, 12 tahun lalu, membuat Masrin lebih merasa nyaman tinggal di Tentena.

Bertahan pascakonflik

Sumiati dan Masrin hanyalah dua dari ribuan warga Poso yang mencoba bertahan pascakonflik horizontal dan serangkaian teror yang terjadi di wilayah ini pada 1998-2007. Di banyak desa dan kecamatan lain, warga yang umumnya bekas pengungsi ini, tertatih melanjutkan hidup dan coba bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu.

Konflik dengan segala dampaknya itu telah membuat warga Poso jera sekaligus trauma. Korban tewas seperti dikatakan dua tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat berpengaruh, Ustaz Adnan Arsal dan Pendeta Rinaldy Damanik, sekitar 3.000 orang. Jumlah ini sulit diterima akal sehat. Ini belum termasuk kehilangan mata pencaharian, rumah, dan harta benda lainnya. Belum lagi merasakan hidup dalam rasa takut.

Fakta ini telah menjadi pelajaran berharga. Karena itu, pascakonflik, aman, damai, rukun adalah hal yang paling dirindukan dan tetap berupaya dijaga. Selebihnya, mereka terus menata hidup terutama ekonomi agar bangkit dari keterpurukan. Kendati sulit, mereka ingin kembali ke kehidupan normal, seperti sebelum konflik.

Sayang, situasi dan kondisi tidak sepenuhnya berpihak pada mereka. Di tengah semangat untuk memperbaiki ekonomi, ada banyak sandungan.

Infrastruktur, permodalan, pembenahan hak-hak keperdataan adalah sebagian di antara kendala yang dihadapi warga, khususnya bekas pengungsi. Infrastruktur jalan yang buruk itu membuat petani kerap pasrah pada harga hasil panen yang rendah karena ”dipotong” biaya kerusakan jalan.

Adnan Arsal menilai dukungan pemerintah kepada warga masih jauh dari harapan. ”Masyarakat yang kembali sudah mencoba melanjutkan hidup. Mereka berdamai. Kembali bertani, berdagang, atau bekerja apa saja. Tapi banyak hal yang tak mendukung semangat mereka. Jalan rusak, misalnya, membuat hasil panen jadi jatuh harga. Janji pemberdayaan tidak jelas. Padahal, pemulihan Poso bukan sekadar perbaikan moral, tapi juga ekonomi,” kata Adnan.

Adnan bahkan melihat, pemulihan ekonomi yang lambat bisa menimbulkan konflik baru. Apalagi warga di Poso tahu pascakonflik, ada banyak anggaran yang dikucurkan dari pusat untuk pemulihan di segala sektor.

”Kalau masyarakat hidupnya berkecukupan, nyaman, bisa bersekolah, berpendidikan, mereka tidak akan mudah terpancing. Tapi bila ekonominya sulit, persoalan kecil bisa jadi besar, mereka pun mudah diprovokasi. Seharusnya pemerintah melihat ini. Bukan melulu bicara perdamaian. Kalau soal damai, kita sudah selesai, masyarakat sudah berdamai. Tapi perdamaian ini mestinya didukung dengan perbaikan ekonomi,” katanya.

Rinaldy Damanik juga mengaku kecewa karena pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Poso tak hirau dengan penderitaan rakyat. ”Rakyat seolah dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Banyak pengungsi yang hingga kini belum kembali sepenuhnya ke rumahnya,” kata Damanik.

Memang tidak semua bekas pengungsi masih tertatih meniti kehidupan ekonomi. Tidak sedikit yang kehidupannya sudah mapan walau belum bisa dikatakan kaya raya. Ismail (32), Supriati (30), dan Arfan (40), misalnya, warga Desa Sintuwu Lemba, Kecamatan Lage. Kembali ke rumah lebih dari lima tahun ditinggalkan saat konflik membuat mereka harus gigih berjuang memperbaiki hidup.

”Dengan menanam kangkung, selain hasilnya lumayan, kami juga jadi punya banyak teman berbeda agama. Biasanya selain untuk yang dikonsumsi manusia, kami juga menyediakan kangkung untuk makanan babi. Setiap hari saudara-saudara kami dari Tentena, terutama peternak babi, datang ke sini membeli kangkung. Karena bertemu setiap hari dan sudah jadi pelanggan, hubungan kami jadi lebih akrab. Memang awalnya hubungan kami sulit dan kaku, tapi lama kelamaan, semua cair,” kata Ismail. Bertani kangkung diyakini membantu proses rekonsiliasi.

sumber : klik disini

UN Special Rapporteur on the right to adequate housing Raquel Rolnik

8 March 2011 – An independent United Nations expert today stressed the need to ensure that human rights standards, particularly the right to adequate housing, are included in post-conflict and post-disaster reconstruction processes.

“This has disastrous consequences, particularly for the most vulnerable,” Raquel Rolnik, the UN Special Rapporteur on adequate housing, said in her annual report to the Geneva-based Human Rights Council.

This is “particularly alarming when we know that armed conflicts and natural disasters are not only a massive but a growing problem worldwide,” she added.

Ms. Rolnik emphasized that “the impact of conflicts and disasters should not be measured simply in terms of physical assets destroyed and people displaced but also and perhaps primarily in terms of the extent of disruption of social relationships, networks and assets.”

The issue of access to land warranted special attention, according to the Special Rapporteur. “The most vulnerable are very often displaced from the land they were living in before disasters or conflicts to open the way for real estate projects,” she noted. “No institutional or financial provision for either the acquisition of well located land for the landless or to create more secure rights for the vulnerable population in situ are usually provided.”

Ms. Rolnik called for a system of rapid assessment and analysis of pre-existing tenure and property rights in the immediate aftermath of a disaster or conflict, to guide all urgent steps taken to protect the right to adequate housing and tenure security of all, but particularly the poorer and marginalized members of society.

She urged all relevant actors to ensure the effective consultation and direct participation of affected communities in the design and implementation of post-conflict and post-disaster responses, particularly on matters of housing and land.

source : click here

Spanyol masih bergulat dengan warisan Perang Saudara tahun 1930an. 70an tahun kemudian, kenangannya masih terasa pedih, menjadi kontroversi, dan topik publik generasi lama dan baru.

Tak ada yang jadul dan layak untuk dilupakan selama bangsa ini belum berdamai dengan masa silamnya yang kelam.

Dalam bagian pertama pekan lalu, dokumenter televisi Spanyol Los Caminos de la Memoria atau Lika-Liku Jalan Menelusuri Kenangan, telah kita ikuti upaya penggalian kuburan-kuburan massal yang dirahasiakan. Tapi Spanyol juga mengalami perpecahan bangsa akibat pembuangan mereka yang terlibat atau sanak saudara mereka yang kalah – mereka yang disebut ‘Rojos’, atau ‘Kaum Merah’.

Spanyol telah maju selangkah dalam berdamai dengan masa lampaunya, sedangkan di Indonesia, Pengadilan HAM terhalang di DPR, dan Rancangan Undang Undang KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) masih macet. Berikut, bagian kedua laporan Aboeprijadi Santoso.

Kudeta membelah negeri
Bencana kemanusiaan itu terjadi akibat Perang Saudara – meski perang itu hanya berlangsung tiga tahun, dari 1936 hingga 1939. Semuanya bermula dari kudeta militer Francisco Franco, 17 Juli 1936, terhadap pemerintah yang sah. Kudeta dan perang yang membelah negeri. Antara kaum Falangis, kalangan Gereja, para ulamanya, dan kaum monarkhis yang mendukung Franco dari wilayah Selatan, di satu pihak, melawan pemerintahan Republik Kedua Spanyol, yang berbasis di Madrid dan bagian utara serta timur.

Pemberontakan Franco menjadi Perang Saudara yang sarat gelora, melibatkan para cendekia, sastrawan, seniman, bahkan sukarelawan, pejuang-pejuang asing. Tentu saja, juga perang propaganda. Di satu pihak disebut “perang tirani melawan demokrasi”, di lain pihak disebut “perang antara Kaum Merah yaitu komunis dan anarkhis, melawan Peradaban Kristen”. Yang pasti, kaum Marxis, sosialis, liberal dan anarkhis di pihak Republiken, melawan pendukung Franco yang menyebut diri ‘Nasionalis’.

Akhirnya, Franco menang. Maka setiap hari kematian Franco, 20 November, mereka memperingatinya, hingga kini. “Hidup Franco,” seru mereka.

Perang itu menuntut pengorbanan besar, besar sekali. Sekitar setengah juta korban tewas dan sisanya menjadi korban. Korban dalam arti luas. Korban dan pengorbanan bagi kedua pihak. Korban kekalahan perang, korban karena kehilangan keluarga, kerabat dan teman. Tapi juga korban dalam arti harus menanggung dampak psikologis, derita dan trauma yang tertanam, yang diwariskan oleh perang saudara. Pihak yang menang pun, tak luput, menjadi korban. Seluruh bangsa harus menghadapi kenyataan itu: kenyataan trauma yang terpendam pada sanubari bangsa.

Meskipun mereka semua terpaksa diam sampai 20 November 1975. Baru setelah kematian Franco itu, Spanyol melangkah, membangun demokrasi. Dan, baru seperempat abad kemudian, rekonsiliasi bangsa dapat diupayakan. Namun, mencari damai dengan masa lalu, menjadi kompromi politik di tingkat nasional.

Rekonsiliasi simbolis gagal
Kediktaturan dan kekejamannya kini resmi dikecam. Sebuah penjara besar, Kamp Carabanchel, simbol perjuangan melawan Franco, dihancurkan. Sebagai gantinya, di tempat itu akan dibangun sebuah museum, Pusat Memori dan Perdamaian. September 2004 pemerintahan PM José Luis Rodrígues Zapatero mengundang dua ikon bangsa, Angel Salamanca and Luis Royo. Salamanca, bekas pendukung Franco, dan Royo, bekas pejuang Republiken, diundang menjadi tamu dalam upacara parade nasional. Upaya rekonsiliasi simbolis itu gagal. Pihak yang satu menolak kehormatan negara bagi pendukung fasis, pihak lain menganggap parade itu “hanya membuka luka luka lama.”

Namun Parlemen Spanyol berhasil mensahkan Undang Undang Memori Historis, yang memungkinkan kampanye penyuluhan, diskusi publik dan penggalian. Sejak itu, kuburan-kuburan massal yang dirahasiakan, dan terserak di seantero negeri, mulai digali.

Seorang bapak, kini berusia sekitar 60an, sudah lama mencurigai di tempat itu ayahnya dibunuh. Diam-diam dia mencari, tapi tutup mulut. Dan, benar, dia temukan sejumlah tulang belulang. Kemudian menutupnya kembali. Sampai, baru-baru ini, saat tim kampanye penyuluhan dan tim forensik datang untuk menggali. Seorang rekannya, butahuruf dan anak petani miskin, menghabiskan separo hidupnya di penjara. Dia menuangkan kalbunya dalam puisi. “Puisi menjadi senjataku melawan fasisme,” katanya.

Tak punya apa-apa
Warisan kelam, juga tersimpan mendalam di kalangan mereka yang terbuang. Ratusan ribu pejuang, aktivis, keluarga dan sanak saudara mereka yang kalah -kaum Republiken- dibuang ke Prancis Selatan, atau ikut diangkut Nazi Jerman dari Eropa Barat ke Polandia. Bagi mereka, ini bukan hanya derita, tapi juga suatu tata cara kehidupan yang sama sekali lain. Lain cara hidup, lain bahasa, lain kebiasaan. Dan tanpa harta benda apapun yang semula mereka miliki di negeri mereka, Spanyol.

“Harta benda orang tuaku semua disita,” ujar seorang perempuan yang terbuang di Prancis. “Kami ini Rojos, orang Merah, tak punya apa-apa.” Baru pada usia 71 tahun dia pertama kali kembali ke kampung halamannya. “Salahkah kalau hatiku selalu melekat pada kenangan kelam di masa lalu?” tukas perempuan itu. Kaum Merah itu harus mencari tempat berlindung. Nasibnya tinggallah: di buang ke Prancis, atau diangkut Nazi Jerman ke kamp Buchenwald.

“Fasisme,” jelas seorang sejarawan, “menanam keburukan, kejahatan di dalam sistim. “Dalam fasisme, orang merasa unggul di atas sesamanya, karena itu merasa boleh melakukan segalanya. Apa yang kami inginkan adalah membangun strukur kehidupan baru yang terbuka, demokratis, dan pluralis”.

Stigmatisasi berlanjut
Perjalanan Spanyol banyak miripnya dengan Indonesia. Kudeta militer mengawali Perang Saudara Spanyol. Sejenis itu pula yang membuka Prahara 1965-1966 di Indonesia. Namun di Spanyol, upaya rekonsiliasi bangsa demi berdamai dengan masa silam, telah bergerak maju, betapa pun tersendat-sendat pula. Undang Undang Memori Historis di Spanyol membuka era baru.

Di Indonesia, Rancangan U.U. Rekonsiliasi tahun 2006 ditolak Mahkamah Agung. Di Spanyol, kediktaturan dan kejahatan kediktaturan resmi dikecam Parlemen, dan membuahkan upaya penyuluhan, diskusi publik dan penggalian kuburan-kuburan massal. Sebaliknya, di Indonesia diktatur dari masa kelam, Soeharto, orang kuat orde baru, bahkan diusulkan menjadi pahlawan nasional. Seminar atau konperensi tentang masa lalu, tentang tahun 1960an, diserang kelompok ekstremis, buku penulisan tafsir sejarah baru dibakar. Dan penggalian kuburan massal yang pernah diprakarsai kalangan masyarakat, ditentang. Maka, stigmatisasi, berlanjut.

Ada optimisme di kalangan perancang hukum yang menyiapkan UU KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tetapi di kalangan korban 65, seperti ibu Sulistyowati, istri ketua Pemuda Rakjat Soekatno, yang diekskusi, tetap pesimis.

Sulistyowati: Kami sangat pesimis. Padahal tuntutan kami, korban 65, rehabilitasi, supaya menghilangkan stigma-stigma masyarakat, keluarga. Dua, reparasi. Kami kan sudah usia lanjut, ya. Secara menyeluruh itu menimpa kami. Nah, ini yang membuat kami pesimis.

Spanyol butuh waktu 60 tahun lebih dalam berupaya berdamai dengan masa lampau kelamnya. Indonesia baru menjalanani 40an tahun.

sumber : klik disini

Belanda mengalaminya semasa Perang Dunia Kedua ketika ribuan warganya diangkut Nazi ke kamp pemusnahan. Atau para warganya di Indonesia semasa perjuangan kemerdekaan ketika mereka dikurung Jepang di kamp interniran. Dan seterusnya. Indonesia pun memasuki masa kelam ketika konflik politik di pertengahan tahun 1960an akhirnya menghasilkan prahara.

Masa kelam seringkali menjadi kontroversi. Dia harus dikenal, tapi tak ingin dikenang. Semakin lama dia berlalu, semakin pelik menggelutinya. Hendak dilupakan, dia tetap mengganjal. Mereka yang kalah, atau pewaris kekalahan dan keluarga korban menuntut mengenali masa silam itu selengkapnya.

Trauma dan kontroversi inilah yang kini dihadapi Spanyol. Spanyol mengalami Perang Saudara yang menyakitkan di akhir tahun 1930an, tepatnya tahun 1936 hingga 1939. Namun baru puluhan tahun kemudian, masa kelam itu diunggah dan dibicarakan secara terbuka. Dan baru sekarang, kegelapan itu menjadi isu terbuka.

Televisi Spanyol baru-baru ini menayangkan sebuah dokumenter, berjudul Los Caminos de la Memoria, atau Lika Liku Jalan Menelusuri Kenangan. Berikut ini laporan Aboeprijadi Santoso.

Dirahasiakan dan tersembunyi
Pergulatan seputar masa silam itu baru bermula ketika dia – diktatur itu, Francisco Franco, tutup usia November 1975. Tiga dasawarsa kemudian, soal masa kelam itu, lambat, alot namun pasti, makin muncul ke permukaan. Tahun 2004 pemerintahan Perdanan Menteri José Luis Rodríguez Zapatero mengupayakan rekonsiliasi nasional: rujuk bangsa melalui Undang Undang Memori Kolektif. Sebagian kalangan ogah, dan menampiknya dengan alasan itu upaya hanya akan membuka luka lama.

Sementara itu, sebuah traktor menggusur sebuah kamp penjara besar: suatu simbol kekelaman, dan di tempat lain penggalian kuburan massal mulai digali. Penggalian kuburan massal yang lama dirahasiakan dan tersembunyi itu, terencana rapi, dan dilakukan secara profesional.

Di tempat lain, guru dan saksi mata masa kelam itu, berbicara di muka para murid sekolah menengah. Menghadapi generasi baru yang tak tahu menahu, namun ingin tahu mengenai zaman itu.

“Kami hanya bicara tentang itu baru-baru ini saja. Dan hanya dengar dari kakek atau nenek kami,” kata seorang murid sekolah menengah. “Ya, kami pun ingin tahu,” yang lain menyambung. “Ada juga yang tak ingin masa lalu dibuka dan membuka luka lama,” ujar yang ketiga.

Dari diskusi di sekolah itu tampak bahwa perang saudara itu dulu dibicarakan dengan rasa takut. Dan sekarang, generasi kini ingin tahu. Mereka, para siswa itu ingin tahu, dan perlu tahu. Padahal pembicaraan di kelas itu hanya tentang sepotong kecil masa silam. Di Spanyol, kuburan kuburan massal itu tersembunyi terserak di seantero negeri.

Kuburan-kuburan itu dimana-mana. Ada 22 tulang belulang sisa sisa jazad orang, di Aranda del Duero, tiga di Lebreda, tujuh di Lerma, tujuh di Piedrafita de Babia tujuh di Cabanas de la Dornila, lima di San Pedro de Olleros, dan seterusnya. Seluruh Spanyol sebenarnya penuh kuburan massal. Dan kini sedikit demi sedikit, mulai digali.

Adegan berteriak
Seorang saksi: “Aku dengar suara menggerutu, mengeluh, suasana orang takut, ayahku anggota partai komunis, kecemburuan ekonomi membuat orang menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Tak ada orang yang merasa aman, di zaman itu, mereka melihat fasisme mulai marak”.

“Lihat lukisan masyhur karya Pablo Picasso, La Guernica, itu,” tutur seorang sejarawan. Banteng, kuda dan manusia di situ, semuanya dalam adegan tengah berteriak, menggambarkan drama dalam tragedi perang saudara Spanyol.” Akibat perang saudara tahun 1930an itu, situasinya dramatis, kacau balau kondisi itu akibat pemboman dan pengejaran itu pedih. Proyek Memori Kolektif tetap harus dilaksanakan, betapa pun sulit dan banyak tentangannya.

Memori sejarah kolektif itu memang merupakan memori menyakitkan, kenangan pedih tentang situasi penjara, kelaparan, penyelundupan pangan dan sebagainya. “Siapa yang bicara semuanya sudah terlupakan, itu keliru kita menyikapinya berbeda dengan cara mereka, para pemenang itu, menyikapinya.”

Ada tujuh kategori mereka yang dianggap bersalah 1) pernah divonnis militer, 2) pernah memimpin partai 3) jadi anggota partai-partai terlarang, 4) anggota klab Freemasonry atau Vrijmetselaar dan kategori lain.

Ada 300.000 korban pengkhianatan, 60.000 korban eksekusi, 400.000an tahanan politik, 100.000 kerjapaksa, 3 juta warga menjadi tersangka-politik, dideportasi dan menjadi buangan. Sekitar 130.000 hilang.

Sampai tahun 1975, tahun kematian Franco, angka-angka statistik itu sangat dirahasiakan. Kini, sejak 2004, Parlemen berupaya berdamai dengan masa lalu dengan mengajukan RUU Memori Historis. Meski pun sulit dan alot, namun UU itu akhirnya disepakati ..

Tragedi Perang Saudara Spanyol, juga tragedi Eropa. Mereka yang tersisih akibat perang saudara dideportasi, atau lari ke Prancis, atau ikut gerakan bawah tanah di Eropa melawan Nazi. Tragedi serupa, dan dampaknya bagi bangsa puluhan tahun kemudian, juga terjadi Indonesia akibat Prahara tahun 1965-66.

Dalam bagian kedua pekan depan kita ikuti nasib seorang Ibu Spanyol yang lari ke Prancis. Dan apa yang dapat kita pelajari dari Spanyol, untuk Indonesia.

sumber : klik disini

tulisan kedua disini