Sumber konflik di dunia saat ini makin berkembang dan kompleks. Konflik tidak lagi bersumber pada perbedaan ideologis, sengketa wilayah dan perbatasan, serta pemberontakan separatis. Sejumlah isu telah berkembang menjadi sumber konflik baru dan masyarakat dunia perlu mengerahkan seluruh energi, bekerja sama mengatasi konflik itu.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan itu saat membuka Jakarta International Defense Dialogue, Rabu (23/3) di Jakarta. Hadir dalam dialog tersebut antara lain Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao serta delapan menteri pertahanan dan sepuluh panglima angkatan bersenjata negara sahabat.
”Ada ungkapan bahwa untuk mencapai perdamaian, kita harus bersiap untuk perang. Tetapi, saya percaya, kita justru harus mengarahkan seluruh energi kita untuk mencapai perdamaian daripada mengobarkan perang,” kata Yudhoyono.
Menurut Yudhoyono, sejumlah isu perbedaan identitas dan keyakinan telah memunculkan konflik baru. Isu pengelolaan pemerintahan yang buruk juga memunculkan konflik baru. Di banyak negara yang mengalami gejolak politik saat ini juga dipengaruhi unsur pengelolaan pemerintahan yang kurang baik. Isu persaingan sumber daya alam, di mana ada ketidaksesuaian antara pertumbuhan populasi dan menurunnya pasokan kebutuhan hidup dasar yang tersedia, juga berpotensi menimbulkan konflik baru.
Sementara itu, dalam rapat Komisi I DPR dengan Ketua Komite Inovasi Nasional Muhammad Zuhal dan Direktur Eksekutif Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) Mufti Makarim, Rabu (23/3), terungkap bahwa kebijakan membangun industri pertahanan butuh kesepakatan nasional. Rapat itu dalam rangka menyusun RUU Revitalisasi Industri Pertahanan.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi I DPR, Muhammad Najib dan HM Gamari, mempertanyakan sikap militer yang sepertinya kehilangan semangat saat membicarakan industri pertahanan dalam negeri. Sementara Tri Tamtomo dan Hayono Isman menegaskan pentingnya pembangunan industri pertahanan dalam negeri. Masalahnya, BUMN yang menangani industri pertahanan tidak mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah.
Menurut Zuhal, industri pertahanan harus dikembangkan karena besarnya potensi industri pertahanan dan kemampuannya untuk menggerakkan ekonomi bangsa. Juga ada efek militer, seperti gengsi di mata negara tetangga.
Mufti juga menggarisbawahi pentingnya konsensus, minimal dari legislatif. Di beberapa negara yang industri pertahanannya berkembang, seperti India, ada konsensus dalam tingkatan berbeda.
sumber : klik disini
